Anita Afriani Sinulingga Raih Gelar Doktor

di Bidang Studi Kebijakan di Universitas Andalas 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, niat baik membantu masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan dua dekade lebih belum mencapai sasarannya. Walaupun prosedur secara admistratif dapat dilaksanakan, namun graduasi kesejahteraan masyarakat mandiri yang diinginkan belum tercapai. Bahkan angka penerima PKH tidak pernah menurun sejak bantuan ini diberikan.

Kondisi ini terjadi karena proses adaptasi kebijakan dari lembaga internasional menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Walaupun secara peraturan pelaksanaan dan adminsitrasinya baik, namun implementasinya, juga dipengaruhi oleh aktor lokal secara kelembagaan dan kebudayaan. Artinya, efektivitas substantif PKH ini bergantung pada interaksi dan keselarasan antara kanal formal kelembagaan dan kanal kultural yang ada dalam masyarakat.

PKH yang merupakan bentuk transfer kebijakan yang berasal dari Bank Dunia dalam bentuk Conditional Cash Transfer (CCT), tidak hanya sekedar diimitasi oleh pemerintah, namun juga diadaptasi bahkan dilakukan penyesuaian secara kanal kelembagaan dan kanal kultural. Kedua kanal transfer kebijakan ini saling berinteraksi dalam implementasi PKH di Indonesia menjadi dasar untuk memahami program yang diadopsi dari lembaga internasional yang dipraktikan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, PKH tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat lokal. Perbedaan karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta pola hubungan antara penerima manfaat dan pelaksana program menjadi aspek yang turut memengaruhi proses implementasi. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuannya mendorong perubahan kondisi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Orisinalitas disertasi ini terletak pada pengembangan kerangka analitis Dual-Channel Adaptive Transfer (DCAT) untuk menjelaskan transfer kebijakan melalui interaksi antara kanal formal-kelembagaan dan kanal kultural. Kerangka ini bukan dimaksudkan sebagai teori besar baru, melainkan sebagai pengembangan teori transfer kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan transfer kebijakan, analisis multilevel, dan konteks sosial-budaya lokal. Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa transfer kebijakan Conditional Cash Transfer ke dalam Program Keluarga Harapan tidak berlangsung secara linier atau sekadar menyalin model global. Bank Dunia memang menyediakan pengetahuan, pembiayaan, standar tata kelola, dan legitimasi teknokratik, tetapi aktor domestik, terutama Bappenas sebagai policy broker, berperan dalam menentukan proses seleksi, penerjemahan, dan pelembagaan kebijakan.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya memahami kebijakan publik sebagai proses yang dinamis, ketika gagasan dan model kebijakan dari tingkat internasional berinteraksi dengan sistem kelembagaan serta realitas sosial-budaya di tingkat nasional dan lokal. Peran aktor domestik menjadi penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan tujuan utamanya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif untuk memahami mengapa suatu kebijakan yang dinilai berhasil di negara atau lingkungan tertentu belum tentu menghasilkan dampak yang sama ketika diterapkan dalam konteks yang berbeda.

Pengembangan kerangka DCAT juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian studi kebijakan, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara transfer kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan faktor sosial-budaya. Pendekatan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program perlindungan sosial. Melalui pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap proses adaptasi kebijakan, pelaksanaan PKH diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga semakin mampu mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.