di Bidang Studi Kebijakan di Universitas Andalas
Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, niat baik membantu masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan dua dekade lebih belum mencapai sasarannya. Walaupun prosedur secara admistratif dapat dilaksanakan, namun graduasi kesejahteraan masyarakat mandiri yang diinginkan belum tercapai. Bahkan angka penerima PKH tidak pernah menurun sejak bantuan ini diberikan.
Kondisi ini terjadi karena proses adaptasi kebijakan dari lembaga internasional menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Walaupun secara peraturan pelaksanaan dan adminsitrasinya baik, namun implementasinya, juga dipengaruhi oleh aktor lokal secara kelembagaan dan kebudayaan. Artinya, efektivitas substantif PKH ini bergantung pada interaksi dan keselarasan antara kanal formal kelembagaan dan kanal kultural yang ada dalam masyarakat.
PKH yang merupakan bentuk transfer kebijakan yang berasal dari Bank Dunia dalam bentuk Conditional Cash Transfer (CCT), tidak hanya sekedar diimitasi oleh pemerintah, namun juga diadaptasi bahkan dilakukan penyesuaian secara kanal kelembagaan dan kanal kultural. Kedua kanal transfer kebijakan ini saling berinteraksi dalam implementasi PKH di Indonesia menjadi dasar untuk memahami program yang diadopsi dari lembaga internasional yang dipraktikan di Indonesia.
Orisinalitas disertasi ini terletak pada pengembangan kerangka analitis Dual-Channel Adaptive Transfer (DCAT) untuk menjelaskan transfer kebijakan melalui interaksi antara kanal formal-kelembagaan dan kanal kultural. Kerangka ini bukan dimaksudkan sebagai teori besar baru, melainkan sebagai pengembangan teori transfer kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan transfer kebijakan, analisis multilevel, dan konteks sosial-budaya lokal. Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa transfer kebijakan Conditional Cash Transfer ke dalam Program Keluarga Harapan tidak berlangsung secara linier atau sekadar menyalin model global. Bank Dunia memang menyediakan pengetahuan, pembiayaan, standar tata kelola, dan legitimasi teknokratik, tetapi aktor domestik, terutama Bappenas sebagai policy broker, berperan dalam menentukan proses seleksi, penerjemahan, dan pelembagaan kebijakan.
