Limau Manis, Padang.
Masalah pembangunan tidak hanya sekedar menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat. Namun, bagaimana pembangunan yang dilakukan tersebut dapat menyejahterakan masyarakat. “Perlu ada kebijakan publik yang berorientasi pada penguatan hak-hak warga negara termasuk dalam hal jaminan kesejahteraan”, ujar Mokhammad Najih, Ph.D Ketua Ombudsman RI ketika menyampaikan Kuliah Umum yang dilakukan di Program Doktor Studi Kebijakan FISIP Universitas Andalas pada 20 Juli 2023.
Pada kesempatan ini Ketua Ombudsman RI ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak didukung oleh kebijakan lain sehingga berdampak pada implementasi kebijakan di masyarakat.
“Walaupun faktanya, negara sudah menjamin hak-hak warga negara terutama untuk mendapatkan layanan publik. Persoalannya adalah pada tataran implementasi yang harus dilanjutkan oleh pemerintah. Apalagi konteks pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah yag sudah seharusnya pemerintah mampu mentransformasikan kebijakan pelayanannya sehingga memberi manfaat kepada masyarakat” tambahnya.
Kegiatan Kuliah Umum ini menjadi bagian dari kegiatan rutin Program Doktor Studi Kebijakan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa doktoral memahami kondisi masyarakat hari ini. Secara tidak langsung kegiatan ini juga memberi pemahaman dan inspirasi kepada mahasiswa untuk mendalaminya dengan riset yang dilakukan agar dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan.
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Andalas Dr. Azwar, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa kuliah umum ini menjadi bagian penting dari komitmen Universitas Andalas untuk meningkatkan Indeks Kinerja Utama di semua unit kerjanya sehingga dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dekan FISIP juga berharap agar kegiatan ini membawa dampak pada mahasiswa Doktor Studi Kebijakan untuk memunculkan riset-riset yang inovatif agar bisa membawa perubahan kebijakan publik yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. [al]
